1. Hirarki Etika: Safety First > Kerahasiaan > Kepentingan Lain
Prinsip kerahasiaan memiliki pengecualian mutlak (breaking confidentiality) jika ada ancaman bahaya fisik terhadap keselamatan jiwa klien atau pihak lain. Dalam kasus darurat bunuh diri atau kekerasan, tindakan perlindungan keselamatan harus didahulukan dibanding janji kerahasiaan kaku.
2. Batas Kewenangan: Psikolog Umum vs. Spesialis (UU 23/2022)
Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2022 Pasal 28 & 34: Psikolog Umum berwenang pada layanan promotif, preventif, dan kuratif umum. Layanan rehabilitasi intensif spesifik, neuropsikologi kompleks, terapi paliatif spesialis, atau peresepan obat (medis) berada di luar batas psikolog umum dan wajib dirujuk atau dikolaborasikan.
3. Asesmen: Triangulasi & Jangan Tergesa Memberi Label
Skrining bukan diagnosis pasti. Satu perilaku di satu tempat (misal anak pasif di sekolah tapi aktif di rumah) menuntut pemahaman faktor situasional dan ekologi (Bronfenbrenner), bukan langsung melabeli gangguan bawaan. Pengumpulan data wajib melibatkan multi-metode dan multi-informan.
4. Perlindungan Data Mentah Tes (Raw Data)
Berdasarkan Kode Etik HIMPSI Pasal 24–26, data mentah tes (lembar jawaban dan butir tes) hanya boleh diakses oleh psikolog berkompeten untuk menjaga integritas instrumen. Kepada pihak manajemen perusahaan atau HR, serahkan laporan interpretatif yang relevan dengan tujuan jabatan, bukan lembar jawaban mentah.